PWI Surakarta Kecam Kekerasan Terhadap Wartawan oleh Polisi dan Pol PP

Hukum  SELASA, 10 OKTOBER 2017 , 19:47:00 WIB

PWI Surakarta Kecam Kekerasan Terhadap Wartawan oleh Polisi dan Pol PP
RMOL. PWI Kabupaten Surakarta mengecam kekerasan yang dilakukan kepolisian dan Satpol PP terhadap para wartawan yang tengah meliput aksi Komunitas Selamatkan Slamet di halaman Kantor Bupati, Senin (9/10/2-17), pukul 22.00 WIB. Aksi itu sendiri menyikapi pembangunan pembangkit listrik yang dikhawatirkan merusak lingkungan hidup.

Sejak pukul 10.00 WIB, para wartawan media cetak, online, televisi, dan radio meliput  aksi Komunitas Selamatkan Slamet, yang dimulai dari Kampus IAIN Purwokerto hingga Alun-alun Purwokerto, tepatnya di depan pintu gerbang Pendapa Sipanji atau Kantor Bupati Banyumas.

Ratusan orang dari berbagai elemen meminta Bupati Achmad Husein membuat rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden. Pembangunan itu dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan berdampak kepada warga, terutama terkait sumber air bersih dari Hutan Gunung Slamet. Akibat proyek, air berubah keruh sehingga tidak bisa digunakan lagi.

pertemuan peserta aksi dengan pemkab dead lock, peserta aksi bertahan hingga Senin malam dengan mendirikan tenda di Utara alun-alun. Sekitar pukul 22.00 WIB, aparat Kepolisian dan Satpol PP berupaya membubarkan massa. Para wartawan yang meliput dihalau petugas. Mereka minta tak mendokumentasikan pembubaran aksi.

Para wartawan mengalami kekerasan oleh petugas. Darbe Tyas dari Metro TV dipukuli oleh oknum polisi dan Satpol PP, sehingga mengalami luka-luka. Kameranya juga dirampas. Kekerasan yang dilakukan petugas disaksikan Agus Wahyudi dan Dian Aprilianingrum (Suara Merdeka), M Wahyu Setiya Putra (Radar Banyumas), Aulia El Hakim (Satelit Pos).

”Atas kejadian tersebut, PWI Cabang Khusus Surakarta menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam, mengecam, dan mengutuk keras perilaku yang menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan profesinya yang dilindungi oleh UUU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Ketua PWI Cabang Khusus Surakarta Anas Syahirul, (10/10/2017).

PWI Surakarta membuat pernyataan sikap sebagai berikut:

Mengecam dan mengutuk tindakan penghalang-halangan terhadap tugas wartawan dan kekerasan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang menimpa wartawan di Banyumas. Tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, khususnya Pasal 3 Ayat 1, bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Lalu Pasal 4 Ayat 3, bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemudian Pasal 6 butir a, bahwa pers nasional melaksanakan peranannya, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Mendesak Kepolisian Resor Banyumas agar menindak pelaku tindak kekerasan tersebut, baik perseorangan maupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk memprosesnya dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Meminta kepada Kapolres Banyumas dan Bupati Banyumas untuk meminta maaf secara terbuka kepada insan pers di Banyumas khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Meminta kepada Kapolres Banyumas dan Bupati Banyumas untuk mengembalikan sejumlah barang milik wartawan yang hilang di dalam peristiwa tersebut, serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan.

Mengimbau kepada warga masyarakat, terutama pejabat pemerintah dan aparat keamanan untuk membudayakan sikap mendahulukan dialog ketimbang kekerasan dalam hal apa pun. [rel/pakho]

Komentar Pembaca
Peran Indonesia Ke Rohingya Masih Minim

Peran Indonesia Ke Rohingya Masih Minim

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

KPK Bisa Dibubarkan

KPK Bisa Dibubarkan

SENIN, 10 JULI 2017 , 21:00:00

Rekor! TNI AD 10 Kali Juara di ASAAM

Rekor! TNI AD 10 Kali Juara di ASAAM

SABTU, 08 JULI 2017 , 17:00:00

KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 , 19:56:00