SMSI Kutuk dan Tuntut Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan Banyumas

Hukum  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 15:02:00 WIB

SMSI Kutuk dan Tuntut Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan Banyumas

Teguh didampingi Firdaus

RMOL. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan enam sikap yang mengutuk dan meminta proses hukum terkait perlakukan kekerasan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP  terhadap para wartawan yang sedang meliput aksi penolakan pembangunan pembangkit listrik di Kantor Bupati Banyumas, Jawa Tengah.

Keenam sikap SMSI yang ditandatangani Ketua Umum SMSI Teguh Santoso dan Sekjen SMSI Firdaus Ansueto dikeluarkan di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SMSI yang sedang berlangsung di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (11/10/2017). Kasus ini mendapatkan perhatian para peserta Rapimnas SMSI,” ujar Firdaus.

Teguh Santoso prihatin atas pemukulan yang dilakukan anggota Kepolisian Resor dan Satpol PP Kabupaten Banyumas terhadap wartawan yang sedang meliput masyarakat yang melakukan aksi penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden karena dianggap merusak lingkungan hidup di depan Kantor Bupati Banyumas, Senin pagi hingga malam (9/10/2017).

Akibat peristiwa tersebut, wartawan MetroTV, Darbe Tyas, mengalami kekerasan fisik dan alat kerjanya berupa kamera dirampas aparat.
Oleh karena itu, SMSI menyatakan menyatakan:
1. Mendukung upaya komunitas pekerja pers di Banyumas dan Jawa Tengah yang dalam hal ini disampaikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah untuk mencari keadilan atas kasus kekerasan terhadap pekerja pers tersebut.
2. Mengutuk keras tindakan anggota Polres Panyumas dan Satpo PP  Banyumas yang menghalang-halangi wartawan dalam melaksanakan tugas.
3. Mengecam kekerasan yang dilakukan anggota Polres Banyumas dan Satpol PP Banyumas terhadap pekerja pers. Kekerasan tersebut bertentangan dan melanggar Pasal 3 Ayat 1 UU 40/1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Juga pasal Pasal 4 Ayat 3 UU 40/1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memeroleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Selain itu, juga melanggar Pasal 6 butir a UU 40/1999 tentang Pers yang mengatakan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
4. Meminta pimpinan Polres Banyumas menindak pelaku kekerasan terhadap pekerja pers, baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai hukum yang berlaku.
5. Mendesak Kapolres Banyumas dan Bupati Banyumas menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers di Banyumas khususnya, dan Indonesia pada umumnya, sebagai bagian dari pendidikan untuk menghormati profesi wartawan.
6. Meminta  Kapolres Banyumas dan Bupati Banyumas segera mengembalikan alat kerja wartawan yang disita dan mengganti yang dirusak dan dihancurkan atau hilang dalam peristiwa tersebut kekerasan tersebut. [rel/pakho]

Komentar Pembaca
Peran Indonesia Ke Rohingya Masih Minim

Peran Indonesia Ke Rohingya Masih Minim

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

KPK Bisa Dibubarkan

KPK Bisa Dibubarkan

SENIN, 10 JULI 2017 , 21:00:00

Rekor! TNI AD 10 Kali Juara di ASAAM

Rekor! TNI AD 10 Kali Juara di ASAAM

SABTU, 08 JULI 2017 , 17:00:00

KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 , 19:56:00