Diskusi Publik

Pilgub Lampung Berpotensi Terintervensi Korporasi dan Birokrasi

Politik  KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 18:09:00 WIB

Pilgub Lampung Berpotensi Terintervensi Korporasi dan Birokrasi

Fathikatul dan Nanang

RMOL. Pilgub Lampung 2018 berpotensi terintervensi korporasi dan birokrasi, kata Ketua KPU Lampung Nanang Treggono dalam diskusi publik yang diselenggarakan L-SAKA di Woodstairs Jl Urip Sumoharjo, Bandarlampung, Kamis (19/10/2017).

Nanang menjelaskan intervensi birokrasi berupa pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan oleh kepala daerah yang akan mencalonkan diri sehingga ASN dalam gerak atau aktivitasnya mengarah pada kegiatan politik praktis.

Menurut dia, korporasi yang berada di belakang calon sebetulnya tidak masalah. Jadi persoalan, katanya, ketika korporasi ikut memengaruhi jalannya penyelenggaraan pemilu dan ikut memengaruhi para pemilih yang berjumlah sekitar 4,5 juta.

Regulasi dukungan dana kampanye dari pihak ketiga itu tidak boleh lebih dari Rp750 juta. Kalau ada yang sudah mengarah pada pendanaan besar, masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu,” ujar Nanang.

Untuk itu, dia meminta supaya ada jaringan kuat dari masyarakat sampai pelosok daerah agar dapat mengetahui aktifitas politik berbiaya besar.

Dicontohkannya,  jika kegiatan tersebut dilakukan secara massif, dapat dicatat berapa kali pertemuan dan bentuk pertemuan sehingga dapat  dikalkulasikan jumlah biaya yang dikeluarkan dari kegiatan tersebut.

Hegemoni korporasi dan politik uang dalam pilkada dapat diantisipasi serta diatasi bersama penyelenggara didukung jaringan masyarakat (civil society) yang kuat, kata Nanang Trenggono.

Heri Wardoyo, mewakili Arinal Djunaidi, mengaku sempat berprasangka buruk (suuzhon) terhadap diskusi. Namun, lima menit mendengar pendapat forum, saya langsung berprasangka baik (husnuzhon),” kata wakil bupati Tulangbawang itu.

Dilanjutkannya, forum berhasil memecah frame yang tadinya bakal menyudutkan ternyata berkembang memecah isu dan persoalan yang berkembang. Jadi intervensi korporasi terbantahkan karena belum adanya regulasinya.

Loyalis Herman HN, Rachmat Husein DC, mengatakan pada Pilgub 2014 ada politik gula yang dibiarkan Bawaslu Lampung. Pilgub mendatang tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada Bawaslu tapi harus diawasi bersama oleh masyarakat Lampung.

Husein usul Pilgub 2018 harus langsung diawasi masyarakat, tidak boleh hanya Bawaslu. Misalkan, ada tim calon yang melanggar aturan maka tim calon lain harus menangkapnya, ujarnya pada diskusi yan dihadiri perwakilan Arinal, Mustafa dan utusan Ridho Ficardo.

Ketua Panitia Diskusi Frunky Ruli mengatakan pilkada sering berubah menjadi politik transaksional berupa bagi-bagi uang (money politic), sembako, kepada konstituen, pembagian kekuasaan, obral janji jatah proyek pemerintah dan deal-deal dalam upaya melanggengkan kerajaan bisnis korporasi yang mengongkosi salah satu peserta pemilu.[pakho]


Komentar Pembaca
Peran Indonesia Ke Rohingya Masih Minim

Peran Indonesia Ke Rohingya Masih Minim

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

KPK Bisa Dibubarkan

KPK Bisa Dibubarkan

SENIN, 10 JULI 2017 , 21:00:00

Rekor! TNI AD 10 Kali Juara di ASAAM

Rekor! TNI AD 10 Kali Juara di ASAAM

SABTU, 08 JULI 2017 , 17:00:00

KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 , 19:56:00