Pilgub Lampung 2018

Kursi Gubernur Lampung Mendatang Bebas Politik Uang? (5)

Opini  KAMIS, 05 APRIL 2018 , 19:52:00 WIB | OLEH: YUSUF YAZID

Kursi Gubernur Lampung Mendatang Bebas Politik Uang? (5)

Yusuf Yazid

APA yang diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, tentu bukan mengada-ada. Kata jenderal kelahiran Palembang ini, selama ini, tidak kurang dari 60 orang kepala daerah sudah terjerat korupsi. Mulai dari gubernur, wakil gubernur,bupati, wakil bupati, dan walikota.

Sementara tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala daerah, beragam model. Mulai dari korupsi terkait pengelolaan anggaran dan aset daerah atau penyalahgunaan kewenangan terkait perizinan. Termasuk yang terjerat kasus penyuapan. Bahkan, berdasarkan data KPK, tak sedikit kepala daerah yang terjerat lebih dari satu kasus.

Masyarakat berharap KPU, Bawaslu, Gakkumdu, dan Satgas Anti Politik Uang Polri bisa bekerja maksimal dan berkeadilan memberantasan praktik politik uang di Provinsi Lampung.

Lalu muncul pertanyaan, paslon mana yang akan menduduki kursi Gubernur Lampung Periode 2019-2024 dengan bersih, tanpa politik uang? Bingungkan mencar jawabannya.

BACA: Celah Politik Uang
BACA:Celah Meraih Kursi Gubernur Lampung

Menjelang mendekati hari pencoblosan, ditengarai kembali semarak hasil hitung-hitungan lembaga survei (apakah yang berbayar besar atau berbayar kecil) ditebar ke Ruang Publik. Isinya sama saja, peluang paslon kandidat yang akan memenangkan kontestasi meraih kursi Gubernur Lampung.

Merujuk hasil survei terdahulu, SMRC menyodorkan sebuah point penting, yakni dari jumlah responden survei, ada 14,2 persen pemilih belum menentukan pilihan. Charta Politika pun menyodorkan angka yang sama.

Bila menggunakan data pemilih yang belum menentukan pilihan, sebesar 14,2 persen,  terbuka peluang yang sama diantara ke-empat paslon untuk meraihnya.
Putri saya yang sedang sibuk menghadapi ujian SMP di Labschool, mengutak-atik angka 14,2 persen tadi, dengan cara yang paling sederhana. Nggak perlu ribet-ribet.

Jika paslon Nomor Urut 3 atau 4 sukses meraih seluruh suara pemilih yang belum menjatuhkan pilihan (diasumsikan paslon Nomor 1 dan 2 tidak mengalami penurunan atau kenaikan perolehan suara) pasangan Arinal-Chusnunia atau Mustafa-Jazuli belum bisa memenangkan kontestasi.

Jumlah peraihan keduanya baru 28,2 persen untuk Arinal-Chusnunia. Sementara Mustafa-Jajuliberada diangka 28 persen. Belum bisa melampaui perolehan pasangan Ridho-Bachtiar(35,6 persen). Baru melampaui paslon Herman-Sutono (23,6 persen).

Kemudian, dengan asumsi yang sama (Ridho-Bachtiar, Arinal-Chusnuia, dan Mustafa-Jazuli stabil), pemilih yang belum menentukan pilihan (14,2 persen) berhasil diraih Herman-Sutono, pasangan Nomor Urut 2 akan memperoleh total suara sebanyak 37,8 persen. Artinya, pasangan yang diusung PDIP ini akan meraih kursi Gubernur Lampung periode mendatang, melampaui perolehan suara petahana (35,6 persen).

Sementara pasangan Ridho-Bachtiar, cukup hanya meraih suara pemilih yang belum bersikap sebanyak  50 persen, yakni 7,1 persen. Dipastikan pasangan Nomor Urut 1 ini kembali memperpanjang masa jabatannya dengan raihan suara sebanyak 42,7 persen.

Kembali pada hasil survei SMRC dan Charta Politika, bila dirata-ratakan, terjadi selisih yang cukup signifikan.

Pasangan Ridho-Bachtiar memiliki margin sebesar 16,4 persen bila dibanding pasangan Herman-Sutono. Sementara dengan Arinal-Chusnunia bermargin 32 persen dan dengan Mustafa-Jajuli sebesar 33,7 persen. Angka margin yang didapat Ridho-Bachtiar tidaklah begitu luar biasa, karena posisinya sebagai petahana.

Namun, ada hal yang menarik untuk bisa terjadi. Di lapangan terjadi praktik kolaborasi diantara ke-4 paslon. Satu atau dua paslon bersepakat mengarahkan suara pemilih yang mereka bina” untuk memilih salah satu paslon yang mereka sepakati. Maka hasil survei sebelumnya, akan berubah total. Paslon mana yang akan bersepakat?

Persoalannya kemudian, cukupkah waktu yang tersedia bagi para paslon memacu Tim Pemenangan mereka? Dinamika di lapangan akan sangat ketat dan bentang waktu yang tersisa lebih kurang 100 hari.

Kehati-hatian dan kejujuran dalam upaya memperbanyak perolehan suara, perlu diperhitungkan secara matang. Bila tidak, blunder akan terjadi, baik secara hukum atau malah membuat anjloknya elektabilitas yang ada.

Angka survei memang bukanlah penentu akhir. Hanya sebuah panduan, yang menentukan masyarakat pemilih. Dan penting sekali, baik bagi paslon ataupun bagi masyarakat pemilih agar menggunakan hak pilihnya. Bebas paksaan, bebas politik uang, beas politik sembako dengan segala kecurangannya.

Kedepan, faktor apa yang perlu dicermati agar pasangan Ridho-Bachtiar, Herman-Sutono, Arinal-Chusnuia, atau Mustafa-Jajuli menjadi pemenang kontestasi pada Pilgub 27 Juni mendatang?

Pertama, kekuatan partai politik yang mengusung kandidat. Sejauhmana mesin politik mampu bergerak efektif. Faktor tidak efektifnya mesin politik dan performa komunikasi politik paslon, bisa berlawanan dengan kondisi sosiologis masyarakat atau pandangan umum masyarakat.

Selain itu, perseteruan internal partai politik yang terjadi menjelang Pilgub. Misalnya di Golkar, PAN, PKB, Hanura dan Nasdem akan menjadi celah dan peluang positif dan bisa dimanfaatkan kandidat yang tidak diusung partai-partai dimaksud.

Kedua, sejarah politik yang pernah dilakoni masing-masing kandidat. Disini paslon Ridho-Bachtiar lebih diuntungkan. Sebagai petahana, keduanya kompak, tidak pecah kongsi. Sebuah potensi dukungan politik rakyat yang cukup kuat.
Tingkat kepuasan responden yang dijaring SMRC atas kinerja petahana cukup besar. Sementara tiga paslon lainnya, merupakan pasangan baru yang terbentuk menjelang Pilgub 2018.

Ketiga, geopolitik. Pendekatannya adalah budaya, suku, adat, bahasa dan agama. Empat pasangan cagub dan cawagub, memiliki potensi yang sama. Pribumi asli dan pribumi campuran. Kesemuanya beragama Islam. Para kandidat memerlukan kejelian membaca dan memanfaatkan isu disisi ini.

Keempat, konflik politik, baik yang terjadi secara individu maupun di partai politik. Bila terus terjadi akan sangat mempengaruhi perolehan suara masing-masing kandidat. Bila tak dikelola secara tepat dan cermat, akan berakibat signifikan menggerus potensi suara yang dimiliki.

Kelima, pola kampanye paslon terbaca oleh mesin politik paslon lainnya. Bila terus menggunakan pola konvensional, seperti kegiatan baksos, sembako murah, sembako gratis, masih bergelut dalam kerja mobilisasi massa, tidak akan efektif mempengaruhi secara luas pemilih. Strategi harus beralih pada pemantapan partisipasi dan loyalitas pemilih.

Gerakan infantri paslon yang massif, sehingga masyarakat mengenal betul sosok dan program -program yang logis, bukan program asal bunyi akan menjadi senjata ampuh meningkatkan elektabilitas.

Masyarakat diingatkan agar pandai-pandai memilah dan memilih paslon yang bisa memenuhi harapan mereka. Konsep-konsep program yang tidak membumi, saatnya ditinggalkan. Masyarakat  Lampung sudah cukup rasional.

Keenam, pola kampanye melalui dunia maya yang mendeskriditkan paslon tak akan mampu mengubah cara pandang masyarakat. Sebab akan berdampak negatif. Otomatis akan memperbesar suara pemilih yang diserang”. Kecuali serangan” berbasis data. Kampanye negatif, bukan kampanye hitam.
Memperbanyak laporan-laporan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan paslon ke Bawaslu, bisa menggoyang penilaian pemilih.

Ketujuh, popularitas tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan. Popularitas tidak menjamin akan kinerja yang baik, sesuai harapan yang diinginkan masyarakat. Sehingga aksi nyata, perlu lebih ditingkatkan.

Kedelapan, gaya komunikasi publik dan penampilan paslon, menjadi salah satu faktor kekalahan. Ini terkait erat dengan karakter pribadi paslon. Dalam konteks sosiologi politik, cara komunikasi santun jauh lebih diterima masyarakat.

Kesembilan, menggunakan modal finansial yang dimiliki paslon secara tidak efektif. Pembiayaan yang besar untuk imaging politic melalui media sosial, tidak berbuah meningkatnya elektabilitas. Kampanye darat akan lebih efektif dengan menggerakkan mesin politik secara kultural, merupakan pilihan rasional.

Kesepuluh, tindakan para relawan atau simpatisan yang tidak terkendali, akan  menimbulkan citra negatif terhadap paslon dan akan menggerus tingkat keterpilihan.

Dalam politik selalu muncul kejutan-kejutan. Politik tidak pernah berpola sama, selalu muncul pola yang tak terduga. Peraih rata-rata 35 persen suara di 15 kabupaten/kota, tampaknya akan menduduki kursi Gubernur Lampung Periode 2019-2024. Siapa? [*]

Komentar Pembaca
Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

RABU, 18 JULI 2018 , 13:00:00

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

SENIN, 16 JULI 2018 , 15:00:00

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

SENIN, 16 JULI 2018 , 13:00:00

Dugaan Politik Uang Di Pilgub Lampung

Dugaan Politik Uang Di Pilgub Lampung

MINGGU, 08 JULI 2018 , 07:35:00

Peringati Al Quds Day

Peringati Al Quds Day

JUM'AT, 08 JUNI 2018 , 19:27:00