Ditetapkan, Perangkat Desa Bagian Pemerintahan

Politik  SENIN, 16 APRIL 2018 , 23:04:00 WIB | LAPORAN:

Ditetapkan, Perangkat Desa Bagian Pemerintahan

Foto: RM

RMOL. Komisi II DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyepakati beberapa hal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar di Kompleks Parlemen, Senin (16/4).

Kesepakatan pertama, perangkat desa sekarang berstatus sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.

Kesepakatan lainnya, perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan setara dengan aparatur sipil negara (ASN) golongan II-A dengan memperhatikan masa pengabdian.

Selain itu, kesepakatan laiinya menyebutkan bahwa perangkat desa akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sesudah penandatanganan MoU antara Kemendagri, 8 Mei 2018 mendatang. MoU tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama antara Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun kesepakatan ini sudah terlaksana selambat-lambatnya pada APBN 2019 setelah Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI diwakili oleh anggota Fraksi PKB DPR RI, Nihayatul Wafiroh dan Wakil Ketua Komisi II, Mardani Ali Sera. [don]

Komentar Pembaca
Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

Menteri Enggar Urus Telur Saja Tidak Becus!

RABU, 18 JULI 2018 , 13:00:00

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

SENIN, 16 JULI 2018 , 15:00:00

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

SENIN, 16 JULI 2018 , 13:00:00

Dugaan Politik Uang Di Pilgub Lampung

Dugaan Politik Uang Di Pilgub Lampung

MINGGU, 08 JULI 2018 , 07:35:00

Peringati Al Quds Day

Peringati Al Quds Day

JUM'AT, 08 JUNI 2018 , 19:27:00