Bank Wakaf Mikro

Solusi Keberdayaan Ekonomi Mikro Syariah Rakyat Indonesia

Opini  SENIN, 07 MEI 2018 , 22:05:00 WIB | OLEH: DR. H. ANDI DESFIANDI ALFIAN, S.E, M.A

Solusi Keberdayaan Ekonomi Mikro Syariah Rakyat Indonesia

Dr.H.Andi Desfiandi Alfian,S.E,M.A/Dok

DALAM rangka optimalisasi pencapaian target inklusi keuangan nasional dan sasaran program percepatan akses keuangan daerah terutama pelaku ekonomi mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas mikroprudensial nasional berdasar UU 11/2011 tentang OJK dan UU 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menginisiasi pendirian LKM Syariah (LKMS) yang diberi co-branding Bank Wakaf Mikro (selanjutnya disebut BWM), bekerjasama dengan pemangku kepentingan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk target kepesertaan komunitas masyarakat pondok pesantren (ponpes), serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk komunitas masjid di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI.

BMW merupakan platform instrumen lembaga jasa keuangan (LJK) mikro terbatas, bagian dari Lembaga Keuangan Pembiayaan Syariah berbadan hukum koperasi, menjalankan fungsi inkubasi bisnis usaha mikro rakyat dengan basis yuridis dan nomenklatur yang bakal diperinci lebih lanjut melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK).

Pengembangan BWM di lingkungan ponpes ini diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan, meningkatkan taraf hidup, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan struktural, serta memberangus praktik rente, middle man touch, dan lain-lain illegal money dalam strukturasi ekonomi rakyat.

Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Kepala Negara, OJK melakukan terobosan efektif sosialisasi publik pendirian BWM. Meliputi latar belakang, eksisting potensi sumber daya ekonomi mikro syariah yang belum tergarap maksimal dalam skim inklusi keuangan nasional, hingga standar operasional prosedur (SOP) perdana terkait tahapan pelaksanaan program dan pencacahan realisasinya.

Pertama, dimulai dari jejaring ponpes terseleksi sebagai target sekaligus pilar utama kepeloporan partisipasi kepesertaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Merujuk data OJK, terdapat sedikitnya 28 ribu ponpes di segenap penjuru Tanah Air, basis kebangkitan kedigdayaan ekonomi rakyat yang maha dahsyat demi segera tercapainya Nawacita sebagaimana amanat konstitusi.

Kriteria ponpes terseleksi mengacu aktivitas ekonomi konvensional minimum --ditandai adanya kegiatan pencatatan akuntansi sederhana transaksi ekonomi di lingkungan internal ponpes, misal yang jamak ditemui aktivitas simpan pinjam, koperasi ponpes/kopontren atau BMT, disertai komitmen pelibatan partisipasi masyarakat sekitar.

Dengan demikian, ada skala prioritas pemilihan ponpes berbasis assesment tim penilai bentukan OJK pasca-survei dan analisis kebutuhan, sehingga dalam dinamikanya belum seluruhnya pengajuan pendiriannya otomatis dikabulkan OJK. Ketatnya prosedur penilaian tingkat kesiapan pendirian BWM dilakukan secara obyektif dengan pelibatan unsur kelembagaan mitra strategis OJK.

Kedua, adanya denyut deregulasi dan debirokratisasi skim pembiayaan program BWM yang dikawal OJK secara sistemik. Ponpes selaku pengelola BWM akan memperoleh fasilitasi teknis, sosialisasi/edukasi publik, literasi keuangan, pendampingan manajemen usaha, manajemen keuangan, dan manajemen pengorganisasian terstandarisasi hingga ke sektor hilir, sebelum melebur jadi inkubator bisnis yang menjalankan fungsi pemberdayaan, pelatihan dan pendampingan, serta distribusi pembiayaan kepada masyarakat sekitar.

Hingga tulisan ini disusun, belum ada rilis resmi kenaikan plafon anggaran pembiayaan terbatas BWM ini, yang secara bebas dapat penulis terjemahkan sebagai: (a) anggaran khusus program fasilitasi pembiayaan ultramikro syariah, (b) berbasis komunitas ponpes/masjid, (c)  minus fungsi penghimpunan dana pihak ketiga, (d) yang diberikan negara, (e) berbentuk pinjaman lunak tanpa agunan, (f) dari sumber dana donasi publik tidak terikat, filantropi, dan subsidi, (g) dengan besaran pagu alokatif mulai dari Rp1-3 juta, (h) tergantung hasil assesment tim penilai internal OJK bekerjasama dengan unit lembaga amil zakat mitra strategis baik LAZNAS, BAZNAS, DMI, dan NU/lembaga lain yang ditunjuk, (i) dengan margin bagi hasil sebesar setara 3 persen per debitur terseleksi per tahun, (j) masa angsur selama 52 minggu, (k) dengan jumlah cicilan Rp20 ribu per minggu, (l) yang bersifat pinjaman kelompok sistem tanggung renteng.

Adapun rasionalisasi kebutuhan anggaran pendirian satu BWM mencapai Rp4,25 miliar, dengan rincian biaya operasional awal Rp250 juta,  Rp1 miliar disalurkan kepada nasabah dan Rp3 miliar disimpan di bank syariah ditunjuk sebagai dana abadi (endowment fund), yang bagi hasilnya digunakan sebagai biaya operasional penyaluran pembiayaan.

Sekadar ilustrasi, jika terkumpul donasi publik dan filantropi Rp4 miliar, maka redistribusi bentuk subsidinya dari donasi ditempatkan ke bank syariah untuk bea operasional, sehingga marginnya bisa rendah. Telah ada 60 filantropis tercatat sebagai donatur.

Tren dinamika respons positif rakyat atas inisiasi Presiden Joko Widodo menggelorakan program BWM ini mulai panen public trust. Dari berbagai monitoring kunjungan kerja Kepala Negara, satu simpulan terkait fleksibilitas sistem pendirian dan penyaluran anggaran BWM didapat.

Respons cepat lagi-lagi ditambat. Mendasari petunjuk presiden yang meminta fleksibilitas pagu alokatif kredit maksimum pinjaman BWM sesuai analisa berbasis kebutuhan sekaligus berbasis kemampuan nasabahnya, OJK mengkaji ulang ketentuan jumlah pemberian dana pinjaman BWM, akhir Maret 2018.

Kini, dimungkinkan prosedur izin tambahan pinjaman meski pinjaman awal belum dilunasi. Apa pasal? Inilah salah satu pemikiran out of the box Kepala Negara, bagaimana jika saat peluang usaha datang, namun bantuan modal usaha produktif tidak ada di genggaman? Jadilah, masyarakat akan kembali kehilangan momentum. Wah!

Selain itu, dalam otorisasi OJK dapat dipastikan pagu kredit yang disalurkan tidak dikenal pagu kredit tetap, sehingga pinjaman dana BWM bisa dilakukan jika nasabah dirundung masalah. Contoh, jika ada nasabah butuh pinjaman modal usaha namun saat bersamaan ia memiliki anak yang sedang sakit, maka kenaikan plafon diperbolehkan sepanjang sesuai peraturan perundangan.

Sebagaimana diketahui, selective base segmen pasar BWM wajib melayani Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut UU 20/2008, usaha mikro harus memiliki nilai kekayaan bersih sebesar Rp34 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

Sepanjang Oktober 2017-15 April 2018, OJK sukses membukukan izin pendirian 20 LKMS dengan total pinjaman tersalur Rp4,18 miliar bagi 4.152 nasabah di Pulau Jawa, meliputi Banten, Bandung, Ciamis, Cirebon, Purwokerto, Solo, Kudus, Yogyakarta, Kediri, Jombang dan Surabaya.

Kini OJK berkejaran dengan target dinamis pendirian 30 BWM baru, dengan perluasan cakupan partisipan program di luar Jawa dan tak hanya yang di sekitar ponpes, namun juga lokasi yang dianggap potensial.

Menurut hemat penulis, upaya serius ini wajib didukung dan didorong massifikasinya sebab bisa jadi jembatan (rallying point) bagi terpenuhinya aksesibilitas keuangan rakyat terutama yang masih menghadapi salah satu dari triple bottleneck: akses modal, akses pasar, dan akses pakar (product knowledge) yang terindentifikasi sebagai kendala umum pengembangan potensi ekonomi rakyat Indonesia dan negara-negara berkembang. BWM lah bagian dari solusi akses modal itu!

Penulis meyakini, di tengah hujan kritik atas konsepsi hingga penatalaksanaan program BWM yang harus dimaknai sebagai bagian penyempurnaan holistiknya, adanya karakteristik khusus bagi komunitas masyarakat ponpes yang akan memakai 'brand' BWM ini --wajib memberikan pembiayaan dan pendampingan (baca: inkubator)-- secara perlahan namun pasti akan bertransformasi menjadi bentukan baru perkuatan ekonomi mikro syariah yang akan membuat sebanyak mungkin pelaku unit usaha mikro dapat "naik kelas" dari pelanggan "bank gisor" (pagi sore) menjadi segmen potensi ekonomi baru yang bukan saja marketable namun juga bankable.

Luar biasa. Mari bersama kita kawal program mulia ini. Nikmat Tuhan mana lagi yang hendak kau dustakan? Wallahu alam.

Penulis: Ketua Dewan Pembina Yayasan Desapolitan Indonesia/Desindo

Komentar Pembaca
Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

BENANG MERAH (EPS.151): Tak Ada Paslon Yang Tak Retak
Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 18:00:00