Sugesti Politik Dari Malaysia

Opini  SELASA, 15 MEI 2018 , 10:51:00 WIB

Sugesti Politik Dari Malaysia

Mahathir Mohamad dan Soeharto/Net

HASIL Pemilihan Umum 2018 di Malaysia ternyata justru memanaskan iklim politik di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019. Mengapa demikian?

Karena hasil perhitungan suara dari penyelenggaraan Pemilu yang praktis itu sudah memenangkan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri yang diusung oleh Pakatan Harapan, koalisi partai terbesar kedua di Malaysia yang sebagai oposisi, menyatakan pula sebagai gerakan perubahan.

Bagi masyarakat Indonesia yang pernah hidup di era Orde Baru, Mahathir bukan tokoh yang asing. Melihat sosoknya yang sudah tua, akan mengingatkan pula pada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

Keduanya penuh persahabatan kala memimpin masing-masing negara hingga di saat itu, ASEAN berada pada masa emasnya karena faktor kestabilan kedua negara di Asia Tenggara ini.

Mungkin saja sebagian akan berandai-andai jika Pak Harto masih ada, bisa jadi banyak yang akan memintanya kembali menjadi presiden untuk membenahi segala permasalahan negara yang cukup pelik. Usia 20 tahun Reformasi, sebagian tentu mengingat peristiwa berhentinya Pak Harto sebagai Presiden RI oleh desakan kekuatan massa.

Sebagian lagi, selalu merindukan kepemimpinannya setelah menyadari bahwa Reformasi belum terbukti sebagai solusi yang memuaskan rakyat.

Bagi rakyat Malaysia sendiri peristiwa pada Pemilu kali ini dianggap mengejutkan karena kuatnya kekuasaan Barisan Nasional selama 61 tahun (koalisi yang didominasi United Malays National Organisation - UMNO) yang mengusung kembali Perdana Menteri Najib Razak.

Di Indonesia hasil ini menumbuhkan kepercayaan diri secara massal bahwa tidak ada kekuatan politik apalagi yang dianggap telah mengecewakan masyarakat, yang tidak bisa dikalahkan.

Proses Pemilu di Malaysia diwarnai oleh beberapa isu seperti masalah investasi Tiongkok, hutang negara, dugaan cacat demokrasi karena sistem pemilihan yang dianggap menguntungkan Barisan Nasional, juga PM Najib Razak telah menumbuhkan ketidakpercayaan di sebagian besar masyarakat Malaysia karena indikasi korupsi yang cukup besar dan banyak pernyataan kontroversial para menterinya.

Serupa dengan di Malaysia, pemerintah Indonesia saat ini mengalami gelombang ketidakpercayaan dari masyarakat Indonesia yang semakin membesar dan kian berani diungkapkan sebagai bagian dari hak berdemokrasi.

Sosialisasi #2019GantiPresiden yang baru dideklarasikan contohnya, muncul pula sebagai gerakan perubahan ketika Presiden Joko Widodo akan kembali maju dalam Pilpres 2019 dengan sejumlah masalah besar.

Kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang dianggap bermasalah, telah menumpuk di masa akhir periode pertamanya seperti perekonomian yang membebani masyarakat menengah ke bawah, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menumpuk hutang luar negeri, menguntungkan tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja lokal, ketidakadilan hukum.

Permasalahan yang hampir sulit dibenahi yaitu pertentangannya dengan kalangan umat Islam dan yang teraktual adalah anggapan dari sebagian masyarakat tentang kegagalan menjamin situasi keamanan.

Kebijakan yang kerap mengundang masalah ini juga masih ditambah dengan peluang gagalnya iklim berdemokrasi masyarakat yang kentara dilanggar baik saat sejumlah kritik yang dibungkam maupun saat terjadi pelarangan sejumlah peserta Deklarasi #2019GantiPresiden yang mengenakan kaos sesuai tema.

Karena itulah, sebagian besar masyarakat sangat meyakini bahwa proses Pemilu 2019 akan dapat menguntungkan petahana.

Beberapa waktu lalu di media sosial beredar kutipan quote dari Joseph Stalin yang mengatakan bahwa "Orang-orang yang memberi vote (suara) tidak menentukan hasil dari Pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari Pemilu". Semakin penuh pertanyaan dari sebagian besar masyarakat apakah quote yang dipublikasi oleh akun milik Karni Ilyas ini adalah suatu pertanda yang mengerikan bahwa Pemilu yang akan datang berpotensi cacat demokrasi?

Jika demikian luasnya anggapan masyarakat dan jika benar potensi tersebut, maka Presiden Joko Widodo harus bekomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu yang bersih, jujur, adil, demokratis dan menjamin situasi yang aman terutama sejak satu tahun menjelang pelaksanaan Pilpres.

Keberhasilan seorang presiden juga diukur dari keberhasilan menjaga situasi keamanan dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan presiden sekalipun sebagai petahana ia tidak memenangkannya.

Jangan ada lagi tindakan pelanggaran hak berdemokrasi, upaya mengganggu dan mencederai demokrasi yang membuat masyarakat secara wajar meragukan "fair play" dan netralitas penguasa! Situasi Pilpres 2019 secara sosial sudah sangat berbeda dengan 2014, kali ini potensi menajamnya konflik sangat besar baik secara vertikal maupun horisontal sejak masalah penistaan agama. Kondisi masyarakat kali ini lebih cerdas dan peka pada masalah keadilan.

Komisi Pemilihan Umum juga harus berkomitmen untuk tetap independen, jujur dan belajar dari pengalaman karena seperti halnya Pilgub DKI, masyarakat sudah mempersiapkan diri dengan segala bentuk fakta dari rekaman kesaksian.

Perhitungkan akumulasi kekecewaan yang cendrung memelihara kegeraman bahwa jika terbukti ada kecacatan yang disengaja dalam proses pemilu, maka potensi reaksi sosialnya bisa melebihi situasi saat Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat.

Hampir dipastikan, jika kecacatan demokrasi terjadi, tidak akan berpengaruh lagi cara propaganda perdamaian seperti simbol tiga jari yang menyerukan kembali ke Sila ke-3; Persatuan Indonesia.

Akumulasi kekecewaan dan rasa depresi yang menghantui, akan menimbulkan reaksi yang besar. Penyelenggara Pilpres 2019 jangan salah perhitungan dan terlalu berani mengambil risiko.

Dalam sugesti politik, masyarakat Indonesia yang mendapat kepercayaan diri untuk perubahan, hampir pasti akan lebih menguat sambil menuntut kejujuran dan keadilan dalam demokrasi.

Sedangkan dari sisi petahana, sugesti itu dapat berubah menjadi suatu kemungkinan bahwa kegagalan itu cukup besar. Jika demikian, kerugian dari ongkos politiknya akan sangat besar.

Biar bagaimanapun, hasil Pemilu Malaysia akan kian besar pengaruhnya bagi iklim politik di Indonesia, akan terus diingat dan sulit dialihkan. Perhitungan politik bagi pengusung calon presiden diprediksi akan serba tidak nyaman karena risikonya terlalu besar jika memaksakan kandidat yang secara nyata cukup besar penolakannya.

Ada pelajaran dari Pemilu di Malaysia seperti halnya pelajaran di Indonesia dan ini seringkali diulang-ulang bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, kekuasaan yang tidak bisa dikalahkan dan kekuasaan yang tidak bisa ditumbangkan selagi kekuatan massa tumbuh karena kekecewaan.

Masalah kepemimpinan di Malaysia nyaris menjerumuskan lebih dalam dan mungkin saja akibatnya menjadi besar. Apa jadinya dua negara terkuat ASEAN yang bertetangga, sama-sama mengalami masalah politik yang berat?

Tindakan menyelamatkan negara di saat situasi kerunyaman politik seperti yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad di Malaysia, adalah inspirasi bagi masyarakat Indonesia.

Jika memang kedaulatan ada di tangan rakyat, maka harus disadari bahwa mereka berhak menuntut perubahan itu karena siapa lagi yang paling merasakan dampak dari "perahu negeri" yang kian mendekati kondisi badai yang buruk? [try]


Penulis Fahmi M.S Kartari
Sutradara Film Dokumenter dan Pemerhati Sosial Politik

Komentar Pembaca
Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi

KAMIS, 24 MEI 2018 , 15:00:00

Harus Ada Reformasi Jilid II

Harus Ada Reformasi Jilid II

SELASA, 22 MEI 2018 , 17:00:00

Teriak Jokowi Haram, Demonstran Dipukul dan Ditangkap
Ridho Terus Galang Kemenangan

Ridho Terus Galang Kemenangan

SENIN, 16 APRIL 2018 , 09:20:00

Tabik Pun.... RMOLLampung Hadir

Tabik Pun.... RMOLLampung Hadir

RABU, 18 APRIL 2018 , 07:59:00

Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Hari Jadi <i>RMOL Bengkulu</i>