CLS Warga Tulangbawang: SGC Turut Tergugat

Hukum  RABU, 16 MEI 2018 , 13:06:00 WIB | LAPORAN: DERRY HAIKAL

CLS Warga Tulangbawang: SGC Turut Tergugat

Ali Hakim Lubis/Dok

RMOLLampung. Selain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Lampung dan Bupati Tulangbawang jadi tergugat, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Sugar Group Companies (SGC) juga menjadi turut tergugat.

Hal itu tertuang dalam berkas gugatan citizen law suite (CLS) warga Kabupaten Tulangbawang yang teregister dengan nomor 388/Pdt.G/2018 tanggal 9 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut salah seorang kuasa hukum warga Tulangbawang yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Lampung (ARL), Ali Hakim Lubis, S.H, pihak-pihak yang menjadi turut tergugat adalah enam perusahaan yang melakukan penanaman modal di perkebunan tebu dan pabrik gula. Perusahaan-perusahaan ini kerab disebut sebagai kelompok usaha Sugar Group Companies (SGC).

Ali menjelaskan, akibat adanya pengabaian atas kewajiban negara yang dilakukan para tergugat pada aktivitas penanaman modal kelompok usaha Sugar Group Companies (SGC), warga Kabupaten Tulangbawang mengalami kerugian. Aktivitas penanaman modal mereka (SGC) membuat kebun tebu dan pabrik gula di Kabupaten Tulangbawang mengakibatkan kerugian warga disana.

Karena para tergugat lalai mengawasi pelaksanaan aktivitas penanaman modal yang dilakukan para turut tergugat. Sehingga menyebabkan adanya kerugian warga Kabupaten Tulangbawang. Para pihak yang menjadi turut tergugat, ada PT SIL, PT ILP, PT MKS, PT GPA, PT ILCM, dan PT BSSS,” ungkap Ali kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/5).

Seperti yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, jelas Ali, dikatakan bahwa hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Disini jelas adanya pengabaian terhadap rasa keadilan atas hak masyarakat, juga terhadap lingkungan hidup. Sampai saat ini tidak jelas, baik proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) juga luas HGU yang sesungguhnya. Disitu ada hak warga, hak ulayat, bahkan kawasan konservasi, semua diaku oleh penanam modal,” ungkap Ali.[wis]

Komentar Pembaca
Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi

KAMIS, 24 MEI 2018 , 15:00:00

Harus Ada Reformasi Jilid II

Harus Ada Reformasi Jilid II

SELASA, 22 MEI 2018 , 17:00:00

Teriak Jokowi Haram, Demonstran Dipukul dan Ditangkap
Ridho Terus Galang Kemenangan

Ridho Terus Galang Kemenangan

SENIN, 16 APRIL 2018 , 09:20:00

Tabik Pun.... RMOLLampung Hadir

Tabik Pun.... RMOLLampung Hadir

RABU, 18 APRIL 2018 , 07:59:00

Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Hari Jadi <i>RMOL Bengkulu</i>