Gender Based Violence Dalam Ranah Kontruksi Sosial

Oleh Rismayanti Borthon

Opini  RABU, 01 AGUSTUS 2018 , 08:03:00 WIB

Gender Based Violence Dalam Ranah Kontruksi Sosial
GENDER Based Violence atau dalam makna lain adalah kekerasan seksual, menjadi sisi lain dari kisah hidup seorang perempuan, terlebih sampai pada indikasi teror pada anak-anak di bawah usia.

Tidak hanya Indonesia, kekerasan seksual menjadi problem universal, dimana setiap negara menyimpan kisahnya sendiri-sendiri tentang kekerasan seksual.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat sebanyak 348.446 Kasus kekerasan terhadap  perempuan terjadi di Indonesia, baik yang dilaporkan maupun ditangani sepanjang tahun 2017.

Situs unwomen.org mencatat ada 35 persen wanita seluruh dunia mengalami kekerasan seksual. Kekerasan tersebut dilakukan oleh pasangannya maupun orang lain.

Wanita yang telah dianiaya secara fisik atau seksual oleh pasangannya berpotensi dua kali lipat lebih besar melakukan aborsi atau mengalami depresi.

Di sejumlah wilayah, perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual 1,5 kali lebih rentan tertular HIV, dibandingkan dengan wanita yang belum pernah melakukan aborsi.

Setidaknya 1 dari 10 atau sekitar 120 juta anak perempuan dunia dipaksa berhubungan seksual atau tindakan pelecehan seksual lainya.

Ironisnya pelaku kekerasan tersebut adalah pasangannya bahkan tidak menutup kemungkinan adalah keluarga terdekatnya.

Gerakan Massa

Maraknya pelecehan seksual juga menimpa tidak hanya kaum perempuan dan anak-anak biasa, dunia selebritis pun tidak luput dari indikasi gender base violence.

Menariknya, kesadaran akan fenomena ini sudah mulai tumbuh di kalangan selebritas dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya kampanye bertagar #TimesUp yang marak disuarakan oleh artis-artis Hollywood.

Kampanye antipelecehan dan kekerasan seksual ini diawali dengan adanya kampanye #MeToo, yaitu ketika sesama perempuan yang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual saling mendukung dan menyadarkan bahwa inilah saat yang tepat untuk berani bersuara tentang apa yang sempat mereka alami.

Beberapa perempuan yang berani menyuarakan pengalamannya, salah satunya yaitu Taylor Swift terkait pelecehan oleh seorang DJ beberapa tahun lalu.

Tak lama dirinya pun didapuk menjadi model sampul majalah TIME edisi Person of The Year. #TimesUp yang merupakan lanjutan dari #MeToo merupakan kampanye yang digalakkan oleh mereka yang bekerja di dunia hiburan dan ditujukan kepada perempuan di seluruh dunia.

Dalam situs resminya yaitu timesupnow.com, kampanye ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan adil bagi perempuan. dengan jargonnya, No more silence. No more waiting. No more tolerance for discrimination, harassment or abuse. Time’s up!”

Beberapa artis ternama Hollywood seperti Reese Witherspoon, Emma Stone, Justin Timberlake dan Natalie Portman ikut mendukung penuh kampanye ini.

Melansir dari The Guardian, sekitar tiga ratus perempuan dari berbagai kalangan seperti artis, produser, penulis dan sutradara beramai-ramai menyuarakan tujuan mereka untuk menghentikan pelecehan seksual. Bahkan, beberapa dari mereka juga menulis pemikiran mereka melalui Instagram.

Gelombang perlawanan perempuan juga mulai bergejolak di Indonesia. Yang terbaru, seorang perempuan bernama Yacko memprakarsai Handsoff Campaign, sebuah kampanye perlawanan terhadap pelecehan seksual di jalan, seperti catcalling, godaan jahil bernada seksual, sexual harrasment juga gerakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

Selain itu, ada harapan besar bagi kaum perempuan dan anak-anak dengan adanya gagasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tengah digagas oleh Komnas Perempuan yang bisa mengcover situasi terkini kaum perempuan di Indonesia.

Apa Faktornya?

Judith Butler dalam bukunya Gender Trouble menjelaskan bahwa dalam kerangka heterosexual matrix, jenis kelamin kita sudah ditentukan secara biologis.

Dengan kata lain, jenis kelamin kita baik perempuan atau laki-laki berdasarkan konvensi budaya dan bahasa yaitu feminin dan maskulin.

Jadi, yang menentukan apakah seseorang itu feminin atau maskulin adalah konstruksi sosial dan budaya berdasarkan jenis kelamin kita pada saat kita dilahirkan.

Maka gender (maskulin dan feminin) adalah konstruksi sosial. Jika maskulin dan feminin adalah konstruksi sosial, maka konsekuensi logis atas kekerasan seksual terhadap perempuan juga merupakan kostruksi sosial.

Artinya, tindakan kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan adalah sesuatu yang bisa dibentuk, dipelajari dan ditiru secara individual dan sosial.

Jika kekerasan seksual terhadap perempuan adalah konstruksi sosial, mestinya tindakan tersebut dapat direkonstrusi sehingga dapat dihentikan.

Berdasarkan hal di atas, maka saya menyimpulkan bahwasanya kekerasan seksual apapun gender dan usianya terjadi akibat dari Kontruksi Sosial.

Atau, sederhananya, ada yang salah dengan konstruksi sosial kita. Hal ini didasarkan dengan situasi dimana kekerasan diterima secara budaya.

Bahkan prilaku kekerasan dianggap sesuatu yang lazim dan dapat diterima secara sosial, sampai pada kurangnya respons dari penonton yang menyaksikan tindakan kekerasan.

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, kaum perempuan yang menjadi objek kekerasan seksual 'masih bisa' diposisikan sebagai yang bersalah baik dari sisi public opinion sampai pada law punishment.

Sedemikian mirisnya realitas sosial kita hari ini, sehingga sulit menggugat mengapa seorang gadis di Muara Bulian, Jambi yang diperkosa oleh Kakak kandungnya justru meringkuk di jeruji besi, atau mengapa seorang istri di

Sudan bernama Noura dihukum 19 tahun penjara karena membunuh suami yang memperkosanya atas pernikahan paksa diusia dini yang dialaminya.

Atau kisah seorang gadis di El Salvador, Amerika Tengah, yang diperkosa ketika berusia 14 tahun, lantas mengalami keguguran karena jatuh di kamar mandi.

Tragisnya, dia justru dihukum 40 tahun penjara atas tuduhan membunuh bayinya.

Inilah realitas hukum yang terjadi saat ini, yang bisa saja secara dangkal kita terjemahkan sebagai perpanjangan tangan dari budaya patriarkal yang jauh dari harapan 'melindungi' kaum perempuan apalagi sebagai prevention dari dampak Kesalahan Kontruksi sosial yang melahirkan Gender Based Violence tadi.

Resolusi
So, What should we do?

Seperti yang telah saya sampaikan di atas, kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Kekerasan seksual terhadap perempuan mustahil untuk dihentikan apabila keadilan gender sulit ditegakkan.

Apabila budaya patriarki senantiasa direproduksi dan dilanggengkan baik oleh individu, keluarga, masyarakat, serta negara yang dikemas dan disosialisasikan melalui undang-undang, maka diskriminasi akan tetap berlaku dan menimbulkan ketidakadilan, baik berupa kekerasan maupun tindakan yang lainnya.

Kuncinya adalah, kekerasan seksual dapat dihentikan jika masyarakat dan negara dapat menghentikan ketidakadilan dan menghapus budaya patriarki.

Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan?

Ketika berbicara Konstruksi sosial sebagai penyebab dari lahirnya gender based violence, kita akan menyimpulkan bahwa harus ada langkah serius memperbaiki konstruksi sosial dan opini publik yang kadung kacau dalam memposisikan kaum perempuan dalam ranah private dan public.

Tentu, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini harus dimulai dengan kampanye-kampanye massive terhadap perspectif gender yang selama ini masih menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder, sub-ordinat, objek, dapat diperlakukan seenaknya dan dapat menjadi hak milik.

Melihat hal tersebut, kita bisa memastikan bahwa ini akan menjadi perjuangan panjang kaum perempuan dan tentu saja membutuhkan energy dan support yang tidak sedikit.

Karena perjuangan ini tidak hanya mendobrak pola-pola patriarkal yang mengilhami kaum laki-laki tetapi juga mendobrak nalar kaum perempuan yang selama ini pemahaman terhadap gendernya masih terisolir.

Mengingat perjuangan tersebut membutuhkan waktu yang panjang, maka ada langkah lain yang lebih pintas yang bisa dilakukan (tanpa melupakan tahap di atas), yakni kehadiran negara berupa produk konsitusi.

Yakni, pemerintah harus membuat sebuah regulasi hukum yang mampu menjadi harapan bagi kaum perempuan dan anak-anak sebagai sandaran dan perlindungan bagi ancaman kekerasan seksual yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.

Yang perlu diingat adalah, regulasi hukum tersebut harus memposisikan kaum perempuan sebagai ”law subject”.

Ini penting, mengingat regulasi hukum kita saat ini masih menjadi dua mata pisau yang sewaktu-waktu justru bisa menempatkan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Sebagai ”law object” yang sewaktu-waktu beralih memenjarakan si korban.

Kemudian, yang tak kalah penting regulasi hukum tersebut harus dibuat serius sehingga mampu memproduksi punishment-punishment yang menimbulkan signicant effect sampai pada sisi preventif, dengan harapan agar menekan angka kekerasan seksual karena ada rasa takut untuk melakukan.

*)aktivis prodemokrasi dan gender

Pustaka
Butler, Judith, 2002, Gender Trouble. New York: Taylor & Francis e-Library


Komentar Pembaca
Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

BENANG MERAH (EPS.151): Tak Ada Paslon Yang Tak Retak
Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 18:00:00