Moeldoko: Penempatan KPK Sebagai Koordinator Pencegahan Korupsi, Terobosan Baru

Hukum  SABTU, 18 AGUSTUS 2018 , 11:11:00 WIB

Moeldoko: Penempatan KPK Sebagai Koordinator Pencegahan Korupsi, Terobosan Baru

Moeldoko/Net

RMOLLampung. Presiden Jokowi membentuk Timnas Pencegahan Korupsi. Institusi anyar ini dipa yungi dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diteken dan diundangkan per tanggal 20 Juli 2018 lalu. Tim ini beranggotakan personel lintas kementerian, lembaga negara non struktural, serta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus kerja pencegahan korupsi ada di sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Apa saja detail pekerjaan tim ini nantinya dan apakah fungsi dan tugas timnas ini nantinya tidak bertabrakan dengan KPK? Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko memberikan rincian pekerjaan tim ini. Selain bicara soal timnas, bekas Panglima TNI ini juga bicara seputar proses pengunduran diri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur. Berikut ini penjelasannya;

Apa sih yang melatari Presiden Jokowi hingga harus membentuk Timnas Pencegahan Korupsi. Apakah peran pencegahan yang ada di KPK selama ini masih kurang?
Jadi sebenarnya ada empat pokok perubahan utama yang didasarkan pada Peraturan Presiden, Tim PK ini. Yaitu, sela ma ini terlihat di publik bahwa fokus korupsi lebih dititikberatkan ke penindakan oleh KPK. Sementara kami berpandangan pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan. Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang keambil tuh. Namun kalau pencegahan uangnya belum keambil.

Lantas apa bedanya dengan fungsi pencegahan yang ada di KPK?
Ini merupakan sebuah terobosan baru karena upaya pencegahan ini menempatkan KPK sebagai koordinator. Peran koordinasi dan sekertariat di Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dipindahkan ke KPK. Alhasil KPK bertugas sebagai koordinasi dan supervisi dalam upaya pencega-han korupsi, dan KPK berkoordinasi ke Bappenas. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri un tuk outcome pemerintahan daerah. Di sisi lain untuk reformasi birokrasi dan KSP untuk agenda prioritas pembangunan.

Fokus upaya pencegahan-nya apa?
Pertama tata niaga dan perizinan, keuangan negara dan reformasi birokrasi serta penegakkan hukum. Nah khusus fokus bidang pertama sampai ketiga di antaranya dukungan ini untuk kepastian pengusaha agar ada kepastian berusaha. Jangan ada upaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Sehingga harus dihilangkan ease of business kita meningkat dan indeks persepsi korupsi kita naik. Berikutnya debirokratisasi agar aparat pusat dan daerah tidak menghabiskan waktu menghabiskan laporan adminsitrasi dalam aksi pencegahan korupsi.

Komentar Pembaca
Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi

Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 , 21:00:00

The ads will close in 10 Seconds