Komisioner KPU Harus Dipidana Delik Culpa Dan Human Right!

Opini  KAMIS, 25 APRIL 2019 , 23:01:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Komisioner KPU Harus Dipidana Delik Culpa Dan Human Right!

Begitu pun dalam Pasal 4 UU 39/1999 yang berbunyi, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.

Mengacu pada Kovenan Hak Sipol, hak untuk hidup (rights to life) adalah salah satu hak yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara pihak (non-derogable right) walaupun dalam keadaan darurat.

Berdasarkan fakta yang kematian 144 orang KPPS tersebut jelas mengindikasikan terjadinya pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam semua peraturan perundangan HAM mulai dari Konstitusi RI (UUD 1945 Amandemen ke-2), UU HAM, dan Kovenan Hak Sipol. Hak untuk hidup menjadi hak tertinggi (supreme of human rights) yang pemenuhannya tidak dapat dikurangi sedikitpun kendati keadaan negara dalam kondisi darurat. Oleh karenanya, Negara dalam hal ini KPU Indonesia memiliki kewajiban tertinggi untuk mencegah adanya peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang .

Dalam peristiwa kematian 144 orang KPPS, menjadi bukti permulaan yang cukup bahwa Komisioner KPU Pusat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa 144 orang.

Berdasarkan hal tersebut, maka patut ditelusuri adanya dugaan terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Komentar Pembaca
Empati Pada Jokowi?

Empati Pada Jokowi?

RABU, 25 SEPTEMBER 2019

Korupsi Extraordinary, Ordinary Atau Orderan?
Papua Incaran Choke Point Dua Kubu

Papua Incaran Choke Point Dua Kubu

SABTU, 31 AGUSTUS 2019

OKI Merupakan Khilafah Islamiah Di Era Modern

"Hai Papua, Saya Yang Monyet"

SENIN, 19 AGUSTUS 2019

Catatan Penting Jelang Penetapan Lokasi Baru Ibu Kota Negara
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

JUM'AT, 14 JUNI 2019 , 21:00:00

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

KAMIS, 13 JUNI 2019 , 21:00:00

The ads will close in 10 Seconds