Indikasi Gratifikasi, Kebijakan Bupati Parosil Dan Dirjen KSDAE

Daerah  SABTU, 17 AGUSTUS 2019 , 07:46:00 WIB

Indikasi Gratifikasi, Kebijakan Bupati Parosil Dan Dirjen KSDAE

Parosil (payung)/Net

RMOLLampung. Koalisi tujuh LSM lingkungan hidup akan memantau dan menindaklanjuti kebijakan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus yang berindikasi "gratifikasi" bisnis kopi ke Kementrian LHK dan pihak terkait lainnya.

"Kami dari Jaring Kelola Ekosistem Lampung (JKEL) menilai Bupati Parosil Mabsus, Dirjen KSDAE, dan pihak lainnya dapat dipidana karena melanggar UU Konservasi Hayati," kata Ir. Edy Karizal kepada RMOLLampung, Sabtu (17/8).

JKEL merupakan wadah koordinasi tujuh LSM lingkungan hidup, yakni Yayasan Masyarakat Hayati Indonesia (YMHI), Watala, Lembaga Konservasi (LK21), MEPEL, Yayasan Fasilitator Masyarakat Indonesia (YFMI), Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT), dan Alas Indonesia.

Direktur LK21 itu menjelaskan mereka  dapat dipidana karena telah melanggar Pasal 40, Ayat 2, UU Konservasi Hayati dimana pada pasal 40 ayat 2 dengan ancamannya 1-5 tahun dan denda Rp50 s/d Rp100 juta.

Tindakan yang dilakukan Dirjen KSDAE dan Bupati Parosil Mabsus telah merusak tatanan pengelolaan sebuah taman nasional yang dalam hal ini kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).


Komentar Pembaca
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

JUM'AT, 14 JUNI 2019 , 21:00:00

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

KAMIS, 13 JUNI 2019 , 21:00:00

The ads will close in 10 Seconds