Saran Ombudsman Hindari Kenaikan Iuran BPJS dan Sanksi Penunggak

Kesehatan  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 21:01:00 WIB |

Saran Ombudsman Hindari Kenaikan Iuran BPJS dan Sanksi Penunggak

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih

RMOLLAMPUNG. Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah menimbulkan polemik di tengah-tengah publik.

Polemik tersebut muncul setelah Dirut BPJS Fahmi Idris menyatakan bahwa akan menyiapkan Inpres untuk penerapan sanksi bagi penunggak iuran agar secara otomatis tak bisa mengakses pelayanan publik yang lain, seperti SIM, Paspor, dan layanan administratif lainnya.

Terkait hal itu, Ombudsman Republik Indonesia memandang perlu kehati-hatian dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh Undang Undang.

Tidak ada negara yang berhasil mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat rentan tanpa setting kelembagaan sosial-ekonomi yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan sosial," ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih melalui keterangan tertulis, dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/10).

Akar sebabnya adalah negara gagal membangun kelembagaan sosial ekonomi rakyat meski meskipun telah dimandatkan oleh konstitusi," sambungnya.


Komentar Pembaca
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar Dalam 13 Hari

JUM'AT, 14 JUNI 2019 , 21:00:00

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

Pesan Danyon Brimob H-1 Jaga MK

KAMIS, 13 JUNI 2019 , 21:00:00

The ads will close in 10 Seconds